MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KESEHATAN

            Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. 

            Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

            Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. 

Adapun 8 tujuan itu diantaranya:

1.      MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Dalam hal ini Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya sebesar 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015.

2.      MDGs 2: Mencapai pendidikan Dasar Untuk Semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs di sektor pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal.

3.      MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015.

4.      MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak. Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

5.      MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu. Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.
Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

6.      MDGs 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.  Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. 

7.      MDGs 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.  Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009.

8.      MDGs 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.  Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor).

            Tapi kali ini, mari kita fokuskan pembahasan pada tujuan-tujuan MDGs yang berkaitan langsung dengan dunia kesehatan dan saling berkaitan pula satu sama lain, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, serta meningkatkan kesehatan ibu.

            Tujuan pertama adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Salah satu target spesifik yang telah ditetapkan untuk tujuan ini adalah antara lain adalah menurunnya jumlah balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi. Begitu banyak berita di surat kabar atau saluran televisi nasional yang mengabarkan tentang anak yang mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa capaian penurunan persentase anak malnutrisi tahun 2010 mencapai 17,9% , masih sedikit di atas target MDGs 2015 yaitu 15,5%. Dalam hal ini kita dapat melihat usaha pemerintah yang cukup baik dalam perbaikan gizi anak-anak yang diwujudkan dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian vitamin serta suplemen yang dibutuhkan bagi balita oleh Posyandu dan Puskesmas, serta perbaikan layanan kesehatan. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan akses untuk layanan kesehatan yang baik karena masalah sarana dan prasarana (jalan yang rusak, rumah yang terpencil) serta karena masalah ekonomi.            

            Hal tersebut adalah alasan kenapa kemiskinan dan kelaparan saling berkaitan satu sama lain. Hal-hal yang dapat pemerintah lakukan adalah menyediakan akses yang lebih baik menuju layanan kesehatan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penambahan lapangan kerja, dll. Pemerintah juga dapat menggencarkan blusukan ke desa-desa atau tempat-tempat lain untuk program PMT dan memberikan penyuluhan tentang gizi makanan yang seimbang yang mungkin dapat melibatkan mahasiswa kesehatan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar dan menengah serta pemberian makanan yang menyehatkan dan bernutrisi baik di sekolah-sekolah.

            Tujuan selanjutnya adalah menurunkan angka kematian anak hingga 2/3 dalam kurun waktu 1990-2015. Data dari BPS dan SDKI menunjukkan bahwa penurunan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs, yaitu angka kematian balita dari 97 (tahun 1991) menjadi 44 perseribu kelahiran hidup (tahun 2007), angka kematian bayi dari 68 menjadi 34 perseribu kelahiran, dan neonatal dari 32 menjadi 19 perseribu kelahiran. Hal ini sekali lagi menunjukkan kinerja pemerintah yang patut kita apresiasi dalam hal ini. Tapi tentu saja kita dapat mengharapkan dan mengusahakan perkembangan yang lebih baik dari yang telah dicapai. Salah satunya adalah dengan lebih memperhatikan (kembali lagi) asupan makanan bergizi yang cukup bagi anak-anak, serta diperkuat dengan program ASI Eksklusif. Hal lain yang perlu kita cermati adalah penanganan kelahiran oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman. Karena di daerah-daerah tertentu masih banyak para ibu hamil yang lebih mempercayakan proses persalinan kepada dukun-dukun beranak yang belum jelas kemampuannya serta seberapa steril alat-alat yang digunakan. Untuk itu sekali lagi, kemudahan akses layanan kesehatan sangat diperlukan.

            Tujuan terakhir adalah AKI atau angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu. Sayangnya, indikator AKI merupakan salah satu yang diramalkan tidak mudah untuk dicapai. Data SDKI pada 2007 menunjukkan AKI sebesar 228/100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari harapan MDGs sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan kurangnya tenaga kesehatan berpengalaman seperti bidan di daerah-daerah terpencil. Hal ini juga dikarenakan pembangunan yang tidak merata antara satu provinsi dengan provinsi lain, yang menyebabkan tersedianya layanan kesehatan yang tidak sebanding antar provinsi, serta rasio jumlah Puskesmas yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. KB dan pernikahan dini juga merupakan faktor-faktor lain yang patut dicermati, terutama di daerah-daerah pedesaan. Akses terhadap kontrasepsi yang kurang dan jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat meningkatkan resiko kematian ibu. Pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan yang belum cukup umur dan belum cukup mampu fisiknya untuk proses kehamilan juga memperparah hal ini.

            Intinya, hal-hal yang dapat mengatasi 3 permasalahan ini dan membantu pencapaian tujuan-tujuan MDGs ini adalah peningkatan kecukupan gizi masyarakat, digencarkannya penyuluhan tentang kesehatan, serta kemudahan akses layanan kesehatan dan penambahan jumlah layanan kesehatan itu sendiri dan tenaga kesehatan yang berpengalaman. Dengan meningkatkan pelaksanaan hal-hal tersebut, diharapkan kita dapat menuju Indonesia yang lebih sehat dan tercapainya tujuan-tujuan MDGs yang berkaitan.

Sumber :

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/en/

http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/2240-kebijakan-kementerian-kesehatan-dalam-mencapai-mdgs.html

http://mdgsindonesia.org/official/index.php/component/content/article/20-Materi%20MDGs/51

Manajemen Kesehatan

1.1       Definisi Manajemen Kesehatan

            Manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.

            Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat.

2.1       Fungsi Manajemen Kesehatan

 
Pada umumnya, fungsi manajemen dalam suatu organisasi meliputi:

·         Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternative kegiatan untuk pencapaiannya.

·         Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan menajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

·         Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. 

·         Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan

3.1       Penerapan Manajemen Di Bidang Kesehatan

            Sehat adalah suatu keadaan yang optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbatas pada keadaan bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Tujuan sehat yang ingin dicapai oleh sistem kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan tujuan sistem kesehatan tersebut, administrasi (manajemen) kesehatan tidak dapat disamakan dengan administrasi niaga (business adminstration) yang lebih banyak berorientasi pada upaya untuk mencari keuntungan finansial (profit oriented). Administrasi kesehatan lebih tepat digolongkan ke dalam administrasi umum/publik (public administration) oleh karena organisasi kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan masyarakat umum.

            Manajemen kesehatan harus dikembangkan di tiap-tiap organisasi kesehatan di Indonesia seperti Kantor Depkes, Dinas Kesehatan di daerah, Rumah Sakit dan Puskesmas dan jajarannya. Untuk memahami penerapan manajemen kesehatan di RS, Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu dilakukan kajian proses penyusunan rencana tahunan Depkes dan Dinas Kesehatan di daerah. Khusus untuk tingkat Puskesmas, penerapan manajemen dapat dipelajari melalui perencanaan yang disusun setiap lima tahun (micro planning), pembagian dan uraian tugas staf Puskesmas sesuai dengan masing-masing tugas pokoknya.

Sesuai dengan tujuan sistem kesehatan tersebut, administrasi (manajemen) kesehatan tidak dapat disamakan dengan administrasi niaga (business adminstration) yang lebih banyak berorientasi pada upaya untuk mencari keuntungan finansial (profit oriented). Administrasi kesehatan lebih tepat digolongkan ke dalam administrasi umum/publik (public administration) oleh karena organisasi kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan masyarakat umum. Manajemen kesehatan harus dikembangkan di tiap-tiap organisasi kesehatan di Indonesia.

4.1       Ruang Lingkup Manajemen Kesehatan

1. manajemen personalia (mengurusi SDM)

2. manajemen keuangan

3. manajemen logistik (mengurusi logistik-obat dan peralatan)

4. manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen (mengurusi pelayanan kesehatan )

5.1       Ekonomi Layanan Kesehatan

            Masyarakat Indonesia sejak awal tahun 1998 kembali dilanda krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1965. Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 juga memperburuk krisis ekonomi yang berkepanjangan juga berdampak pada bidang kesehatan. Kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan bermutu dan harga obat yang terjangkau oleh masyarakat umum semakin menurun. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat. Namun, daya beli masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan semakin menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama harga obat-obatan yang hampir semua komponennya masih diimpor.

            Depkes sudah mengantisipasi dampak krisis ekonomi di bidang kesehatan dengan menyesuaikan terus kebijakan pelayanannya terutama di tingkat operasional. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, baik di Puskesmas maupun di RS Kabupaten harus dijadikan indikator penerapan kebijakan baru di bidang pelayanan kesehatan. Realokasi dana DAU dan DAK juga perlu terus dikembangkan oleh Pemda untuk membantu penduduk miskin. Beberapa kebijakan operasional yang sudah mendapat perhatian dalam menghadapi krisis kesehatan ini adalah :

1.      Meletakkan landasan kebijakan kesehatan yang lebih bersifat pencegahan (preventif)

2.      Kebijakan obat nasional harus diarahkan untuk pemasyarakatan obat-obatan esensial yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun dengan dalih untuk membuka peluang bagi penanaman modal asing (PMA), pembatasan jumlah industri farmasi harus dilaksanakan secara ketat.

3.      Etika kedokteran dan tanggung jawab profesi seharusnya mendapat porsi yang lebih besar dalam pendidikan dokter agar dokter yang ditamatkan oleh Fakultas Kedokteran di Indonesia juga dapat berfungsi sebagai cendikiawan di bidang kesehatan.

4.      Kesehatan merupakan hak masyarakat yang perlu terus diperjuangkan terutama penduduk miskin karena sudah merupakan komitmen global pemerintah. Oleh karena itu, LSM kesehatan perlu terus diberdayakan (bagian dari reformasi kesehatan) agar mereka mampu menjadi pendamping kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

6.1 Pembiayaan Kesehatan

A. Sumber utama pembiayaan kesehatan

1. Pemerintah

2. Swasta

3. Masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung (fee for service) dan asuransi

4. Sumber-sumber lain dalam bentuk hibah atau pinjaman dari luar negeri

B. Pembiayaan kesehatan di masa depan akan semakin mahal karena :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan (demand) masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

2. Perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industri kedokteran. Hampir semua teknologi kedokteran masih diimpor sehingga harganya relatif mahal karena nilai rupiah kita jatuh dibandingkan dolar Amerika.

3. Subsidi Pemerintah semakin menurun akibat krisis ekonomi tahun 1998. Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia sebelum krisis adalah 18 US dólar/kapita/tahun, tapi kondisi ini menurun lagi setelah krisis yaitu 12 US dólar/kapita/tahun pada tahun 2000. Seiring dengan turunnya kemampuan pemerintah, daya beli masyarakat juga menurun untuk mengakses pelayanan kesehatan.

  

7.1       Sumber Kegiatan Sektor Kesehatan

1.  Pemerintah, yaitu APBN yang disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, porsi dana sektor kesehatan yang bersumber dari APBN menurun. Pemerintah pusat juga masih tetap membantu pelaksanaan program kesehatan di daerah melalui bantuan dana dekonsentrasi khususnya untuk pemberantasan penyakit menular.

2.  APBD yang bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah) baik yang bersumber dari pajak, atau penghasilan Badan Usaha Milik Pemda. Mobilisasi dana kesehatan juga bisa bersumber dari masyarakat dalam bentuk asuransi kesehatan, investasi pembangunan sarana pelayanan kesehatan oleh pihak swasta dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk perawatan kesehatan. Dana pembangunan kesehatan yang diserap oleh berbagai sektor harus dibedakan dengan dana sektor kesehatan yang diserap oleh Dinas kesehatan.

3. Bantuan luar negeri, dapat dalam bentuk hibah (grant) atau pinjaman (loan) untuk investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan.

8.1       Asuransi Kesehatan

            Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari asuransi kesehatan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengantisipasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Alasannyaantara lain :

1.   Pemerintah dapat mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan dari sektor kesehatan.

2.   Meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

3.   Memeratakan beban biaya kesehatan menurut waktu dan populasi yang lebih luas sehingga dapat mengurangi resiko secara individu.

            Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Dengan cara mengalihkan resiko individu menjadi resiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih ringan tetapi mengandung kepastian karena memperoleh jaminan.

9.1       Jenis asuransi kesehatan yang berkembang di Indonesia

1.      Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance). Contoh : PT Askes untuk PNS dan penerima pensiun dan PT Jamsostek untuk tenaga kerja swasta.

2.      Asuransi kesehatan komersial perorangan (Private Voluntary Health Insurance). Contoh : Lippo Life, BNI Life, Tugu Mandiri, Takaful, dll.

3.      Asuransi kesehatan komersial kelompok (Regulated Private Health Insurance). Contoh : produk Asuransi Kesehatan Sukarela oleh PT Askes.